"Ibu Mega menyampaikan itu, perlu ada haluan negara, MPR jadi lembaga tinggi negara. Presiden merespons bagus," kata Ma'ruf Amin usai diterima Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyatakan amandemen UUD 1945 ini harus dibicarakan dengan pihak MPR serta pihak partai politik.
Dia mengatakan bahwa dalam amandemen UUD 1945 perlu adanya haluan negara dalam arah pembangunan terhadap kepala negara, gubernur, bupati/walikota.
"Kepala negara, gubernur, bupati ada arahan pembangunan, supaya masing-masing tidak maunya sendiri," katanya.
Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin juga menyinggung perubahan Unit Kerja Presiden (UKP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawabnya yang lebih besar.
"Pemberian SK kita berubah dari UKP ke BPIP. Konsekuensinya yakni fasilitas disisuaikan. Kedua masa kerjanya 5 tahun. Kinerjanya juga tentu berat lagi. tanggungjawabnya lebih besar," katanya.
Dia mengatakan program kerjanya juga diperluas ke berbagai aspek, diantaranya penanganan terhadap komitmen kebangsaan, impelentasi Pancasila.
"Implemantasi Pancasila, misalnya sila kelima, pemerataan, kemudian juga peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan distribusinya," kata Ma'ruf Amin.
Dia juga mengungkapkan arahan Presiden agar BPIP ini materi pendidikan bagi pelajar SD hingga SMA ada pelajaran Pancasila.
BPIP ini dulunya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila.
Tugas badan ini disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, salah satunya membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 Response to "Megawati singgung amandemen UUD saat bertemu Presiden"
Posting Komentar